Tanah KW merupakan istilah yang sering muncul dalam pembahasan sengketa pertanahan di Indonesia. Status ini kerap dikaitkan dengan kasus sertifikat hak milik (SHM) ganda hingga tumpang tindih kepemilikan lahan yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah.
Meski memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), bukan berarti suatu bidang tanah sepenuhnya terbebas dari risiko sengketa. Apabila data pemetaan dan administrasi pertanahan belum lengkap, potensi munculnya permasalahan hukum tetap dapat terjadi.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanah KW dan mengapa status ini perlu diperhatikan?
Apa Itu Tanah KW?
Mengacu pada informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), istilah tanah KW digunakan untuk mengelompokkan bidang tanah berdasarkan tingkat kelengkapan data spasial dan administrasinya.
Tanah yang berstatus KW umumnya belum tercatat secara utuh dalam peta kadastral, sehingga memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih rendah dibandingkan bidang tanah yang telah dipetakan secara lengkap.
Kondisi ini banyak ditemukan pada sertifikat lama yang diterbitkan sebelum sistem administrasi pertanahan berbasis pemetaan modern diberlakukan.
Klasifikasi Tanah KW 1 hingga KW 6
Dalam administrasi pertanahan, bidang tanah dibagi menjadi enam kategori, yaitu KW 1, KW 2, KW 3, KW 4, KW 5, dan KW 6. Pembagian ini mengacu pada tingkat kelengkapan data spasial dan administrasi.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Kabupaten/Kota Tahun 2019, berikut penjelasannya:
KW 1
Merupakan kategori dengan tingkat kepastian data paling tinggi. Seluruh informasi telah terintegrasi antara:
- Buku Tanah
- Surat Ukur tekstual
- Surat Ukur spasial
- Sistem GeoKKP
Bidang tanah pada kategori ini telah dipetakan secara lengkap sehingga memiliki kepastian lokasi dan batas tanah yang jelas.
KW 2 dan KW 3
Kategori ini juga memiliki tingkat kepastian yang cukup baik. Sebagian besar data administrasi dan spasial telah tersedia, meskipun belum seluruhnya terintegrasi secara sempurna.
KW 4, KW 5, dan KW 6
Kelompok ini merupakan kategori yang paling berisiko karena data pemetaannya belum lengkap atau belum masuk ke dalam peta kadastral secara utuh.
Sebagian dokumen administrasi memang tersedia, namun posisi, koordinat, maupun batas bidang tanah belum terdokumentasi secara akurat.
Mengapa Tanah KW Rawan Sengketa?
Status tanah KW, khususnya KW 4 hingga KW 6, memiliki risiko sengketa yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.
Penyebab utamanya adalah belum lengkapnya data spasial sehingga lokasi dan batas bidang tanah sulit dipastikan secara presisi.
Akibatnya, satu bidang tanah dapat didaftarkan kembali oleh pihak lain karena belum terdeteksi dalam sistem administrasi pertanahan. Kondisi inilah yang sering memicu munculnya sertifikat ganda maupun sengketa kepemilikan tanah.
Penyebab Banyak Tanah Berstatus KW
Permasalahan tanah KW berawal dari sistem administrasi pertanahan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pada masa tersebut, penerbitan sertifikat belum mewajibkan pencantuman bidang tanah ke dalam peta kadastral. Banyak sertifikat lama hanya dilengkapi dokumen administrasi tanpa informasi koordinat maupun batas bidang tanah yang akurat.
Akibatnya, hingga kini masih terdapat banyak bidang tanah yang masuk kategori KW 4, KW 5, dan KW 6.
Upaya ATR/BPN Mengurangi Risiko Sengketa
Untuk meningkatkan kepastian hukum, ATR/BPN terus melakukan pembaruan data pertanahan melalui pemetaan digital dan integrasi data spasial.
Program ini bertujuan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar secara lengkap dalam peta kadastral sehingga potensi terjadinya sertifikat ganda maupun sengketa kepemilikan dapat diminimalkan.
Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pernah menjelaskan bahwa banyak sertifikat lama belum mencantumkan informasi penting mengenai batas bidang tanah maupun lokasi secara jelas. Oleh karena itu, pembaruan data pertanahan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik tanah.
Kesimpulan
Tanah KW bukan berarti tanah ilegal, melainkan klasifikasi yang menunjukkan tingkat kelengkapan data administrasi dan spasial suatu bidang tanah.
Semakin rendah kategori kelengkapan datanya, terutama pada KW 4, KW 5, dan KW 6, semakin besar pula risiko terjadinya sengketa akibat belum akuratnya data pemetaan.
Bagi masyarakat yang akan membeli tanah, penting untuk tidak hanya memeriksa keberadaan SHM, tetapi juga memastikan riwayat, status pemetaan, serta kejelasan batas bidang tanah melalui kantor pertanahan setempat. Langkah ini dapat membantu mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.
Sumber:
- Kompas.com. Mengenal Tanah KW yang Sering Jadi Biang Sengketa Tanah.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Kabupaten/Kota Tahun 2019.